Masih ada saja dugaan peraktek pungli berkedok uang koordinasi lingkungan di Kabupaten Serang, yang dimintai oleh oknum kepala desa dari kegiatan-kegiatan proyek Pemerintah maupun Swasta yang sedang berjalan di wilayah seakan tidak bisa dihilangkan, publik menilai hal ini sudah menjadi kebiasaan buruk bagi para pemangku jabatan Kepala Desa.
Padahal banyak pihak menilai, proyek Swasta yang dikerjakan pihak kontraktor (pelaksana kegiatan proyek) terlebih dahulu harus melakukan tahapan lelang seperti verifikasi, penawaran anggaran dengan spesifikasi dll dengan tujuan untuk masyarakat itu sendiri.
Para oknum Kades nakal yang biasa memanfaatkan situasi dalam proyek, selalu saja mencari keuntungan untuk kantong pribadinya dengan berbagai dalil, yang salah-satunya dalilnya, pengajuan proyek melibatkan pihak desa, melibatkan lingkungan dan lainnya untuk meminta uang kepada pelaksana proyek (kontraktor) yang masuk ke wilayahnya.
Seperti yang terjadi di Wilayah Desa Mekar Baru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Banten Diduga oknum Kepala Desa Mekar Baru ( BH ) mendapatkan uang koordinasi dari proyek pembangunan tempat kuliner yang sedang dikerjakan oleh PT.Multi di Wilayahnya.
hal ini diungkapkan beberapa narasumber antara lain Abah Somad selaku tokoh masyarakat dan koordinator lapangan saat diwawancarai oleh awak media, ia mengatakan bahwa sebelum proyek pembangunan tempat kuliner dimulai, dirinya bertemu dengan salah satu mandor dilapangan, si mandor pun mengatakan bahwa uang untuk Kordinasi dilapangan dipegang oleh kepala Desa Mekar Baru ( BH ) dan biaya untuk koordinasi lingkungan, sebesar 4.500.000 rupiah ucapnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu dari Ormas (organisasi masyarakat), BPPKB Banten Dodi saat diwawancarai oleh awak media dirinya mengatakan bahwa uang koordinasi dari proyek pembangunan tempat kuliner itu, sudah diberikan oleh kontraktor kepada Oknum kepala Desa BH sebesar 4.500.000 rupiah untuk Kordinasi di lapangan.
Dugaan uang koordinasi sebesar 4.500.000rupiah yang diberikan pihak kontraktor kepada oknum kepala Desa Mekar Baru itu banyak kalangan menilai tidak sepantasnya, karena pembangunan tempat kuliner bertujuan untuk memajukan kepentingan masyarakat umum, terlebih masyarakat yang ada di wilayah setempat.
Terakhir Dodi mengatakan terkait adanya Dugaan penerimaan uang dari pihak kontraktor kepada oknum kepala Desa, dengan dalil uang koordinasi untuk lingkungan, Dodi pun meminta agar aparat penegak hukum APH setempat untuk mengambil tindakan ucap Dodi.
Red Sbp Panji
