Serang - suarabantenpost.com
Rohmat Hidayat, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa bertajuk AKSI JILID III di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
Aksi unjuk rasa Jilid III yang rencananya akan segera di gelar itu meminta kepala Dinas PUPR Provinsi Banten dicopot dari jabatannya. Tak hanya itu, LPI juga minta kepala DPUPR Banten diperiksa terkait adanya dugaan penyimpangan dalam beberapa proyek tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 yang lalu.
Ketua umum Laskar Pasundan Indonesia itu juga meminta PJ Gubernur Banten ambil sikap tegas terkait gejolak yang terjadi di masyarakat. Ia meminta kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) segera menindak lanjuti adanya dugaan penyimpangan ditubuh Pemprov Banten, khususnya DPUPR.
Dengan adanya dugaan itu, Laskar Pasundan Indonesia menurut Rohmat tidak akan pernah berhenti menyuarakan apa yang menjadi temuan di lapangan.
Apalagi menurut Rohmat, Kadis PUPR Provinsi Banten diduga keras menjadi Dalang utama dalam beberapa proyek bermasalah, mulai dari proses lelang sampai dengan pemberian jangka waktu tambahan yang bisa di katakan tidak ada batasan.
"Seperti contoh kecil proyek pembangunan jembatan jati pulo, ada apa antara pengguna Anggaran dengan pengusaha pemenang tender, sehingga addendum berkelanjutan," Kata Rohmat, Kamis, 30/3/2023.
Untuk itu, PJ Gubernur diminta tegas dalam menyikapi beberapa persoalan yang di suarakan oleh beberapa organisasi atau yang di suarakan elemen masyarakat itu.
Jika hal itu tidak direspon baik oleh PJ Gubernur, maka patut diduga PJ Gubernur turut serta dalam penyimpangan yang di lakukan DPUR Provinsi Banten.
"Jika bawahan tidak bisa ditertibkan dengan baik, maka kepalanya lah yang kami minta untuk dicopot. Kami akan terus menggelar AKSI sampai tuntutan kami di tindak lanjuti, bila perlu, kami akan adakan aksi besar-besaran meminta PJ Gubernur Banten Mundur dari jabatannya," Pungkas Rohmat dengan penuh kecewa.
Red Sbp / Andi F
