Suarabantenpost.com Jakarta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih
banten24.id JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih
untuk mengadukan masalah penyalahgunaan dana desa oleh oknum aparatur desa, pada Selasa (11/3/2025).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Indonesia Muda menyambut baik langkah Mendes Yandri Susanto menggandeng KPK sebagai upaya pencegahan penyelewengan dana desa.
“Menurut saya upaya Mas Mendes Yandri harus kita dukung, karena beliau serius membangun desa melalui kementerian yang di pimpinnya.Dan ini merupakan bukti keseriusan beliau, setelah menggandeng Polri dan Kejaksaan, kini KPK. Ini kan tindakan kongkrit untuk lakukan pencegahan agar dana desa tidak di salahgunakan,” katanya dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta pada Rabu (12/3/2025).
Namun, Eksponen 98 ini menegaskan, peran dan fungsi pengawasan dari luar kementerian/lembaga lainnya harus terlibat aktif, terutama masyarakat desa sehingga dana desa dapat di maksimalkan untuk kemajuan desa.
“Selain Polri, Kejaksaan dan KPK, menurut saya keterlibatan aktif masyarakat desa, LSM dan kawan-kawan media dalam mengawasi penggunaan dana desa sangat penting. Karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat desa. Kalau program ini berjalan sesuai harapan, maka tidak menutup kemungkinan kesejahteraan masyarakat desa bisa terwujud,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Monitoring Saber Pungli Indonesia ini menghimbau agar para kepala desa dan perangkat desa bertransformasi mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat merealisasikan misi besar Presiden Prabowo Subianto yang dicanangkan dalam Asta Cita poin ke enam.
“Kepala Desa dan Perangkat Desa kan ujung tombak keberhasilan terwujudnya Asta Cita poin ke enam yang di canangkan oleh Pak Presiden Prabowo, maka mereka juga harus lakukan peningkatan kemampuan diri sebagai upaya percepatan terwujudnya misi besar tersebut,” ungkapnya.
Oleh karena itu, salah satu pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) 98 ini mengingatkan agar aparatur desa jangan main-main dengan dana desa.
“Saya berharap agar Kepala Desa dan atau perangkat desa dapat menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa dengan baik dan benar, karena pemerintahan Pak Presiden Prabowo serius untuk membangun desa, untuk kepentingan rakyat. Kalau masih ada aparatur desa yang nakal, maka ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan akan berurusan dengan hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekjen KPK, Cahya Harefa, mengatakan pihaknya menyambut baik upaya Mendes Yandri Susanto dalam mencegah korupsi. Lembaga anti rasuah ini bakal mendukung hal tersebut.
“Secara prinsip dari KPK mendukung program-program Pak Menteri yang juga nanti akan secara berkala akan dibahas lebih lanjut perkembangannya,” tutupnya.
(RED)
