Suarabantenpost.com ” Serang, ” Kasus yang mengejutkan telah muncul di dunia finansial Indonesia, di mana PT. Toyota Auto Finance (TAF) dituduh melakukan praktik pemerasan terhadap debitur yang menunggak cicilan kendaraan mereka. Dalam waktu tiga bulan, dugaan pemerasan ini bisa merugikan debitur hingga puluhan juta rupiah.
Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, termasuk Pasal 368 Ayat 1 yang mengatur tentang pemerasan, tindakan ini bisa berujung pada hukuman penjara hingga sembilan tahun. Menurut POJK Nomor 35 Tahun 2018, penarikan kendaraan tidak diperbolehkan tanpa mengikuti prosedur yang tepat. Lebih lanjut, dalam peraturan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak finance dilarang untuk melakukan penarikan paksa atau menggunakan tipu daya terhadap debitur yang terlambat melakukan pembayaran.
Dalam sebuah pernyataan, LBH yabpeknas menekankan, “Setiap debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat.”
Sumber dari LBH Yabpeknas mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang. “Kami tidak akan tinggal diam melihat praktik yang merugikan masyarakat. Setiap debitur berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” ujar seorang perwakilan LBH Yabpeknas, "imbuhnya.
Bagi banyak debitur, proses penagihan oleh debt collector bisa menjadi pengalaman yang sangat menegangkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tahap-tahap penanganan penagihan yang seharusnya diikuti:
Tertunggak 1-3 Bulan: Penagihan dimulai dengan komunikasi melalui telepon dan surat dari debt collector internal.
Tertunggak 4-5 Bulan: Tim remedial internal dan eksternal melakukan kunjungan ke rumah, menawarkan solusi untuk membantu debitur.
Tertunggak 6 Bulan ke Atas: Penagihan dilakukan oleh pihak ketiga yang berwenang, namun penarikan kendaraan secara paksa tetap dilarang.
Ingat, meski dalam situasi sulit, debitur memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan sesuai hukum. Mari kita suarakan hak kita dan pastikan bahwa praktik yang merugikan ini tidak dibiarkan begitu saja.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi LBH yabpeknas dan dapatkan update terbaru mengenai perkembangan kasus ini.
Dengan adanya kasus ini, mari kita bersama-sama mendukung transparansi dan keadilan dalam industri keuangan. Kita semua memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan sesuai hukum tuturnya.(Efi)
